Sidoarjo, Inpirasiglobal.net - Koalisi Sidoarjo Maju terdiri dari Partai, (PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Dasdem dan PPP) , dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan dan representatif rakyat, secara tegas melakukan penolakannya terhadap Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024. Mereka menilai, pelaksanaan anggaran belum mencerminkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil pembangunan yang nyata untuk kebutuhan riil masyarakat.
Adam Rosadi Ketua DPC Golkar Sidoarjo mengatakan masih banyak persoalan krusial yang belum tertangani dengan serius oleh Pemkab Sidoarjo, mulai dari banjir, pengangguran, infrastruktur pendidikan hingga tata kelola anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran.
"Kami menghargai capaian yang sudah ada, tapi kalau bicara dampaknya ke masyarakat, jujur saja masih jauh dari harapan. Banjir masih langganan tiap tahun, jalan rusak di mana-mana, program kerja tanpa indikator jelas, dan masih ada pungutan di sekolah negeri," tegas Adam Rusydi saat Konferensi Press di Kantor DPC Golkar Sidoarjo, Rabu (16/7/2025).
Banjir Tak Tuntas, Drainase Dinilai Tertinggal dari Perkembangan Wilayah. Adam menyoroti persoalan banjir yang tak kunjung selesai di sejumlah kecamatan seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, hingga Porong. Bahkan, kini muncul titik banjir baru di wilayah Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik.
"Ini bukti drainase kita nggak mengikuti perkembangan tata ruang. Harus ada pembangunan drainase dan pompa otomatis yang terencana, jangan terus jadi pelanggan banjir," ujarnya.
Salah satu dampak yang disoroti adalah SDN Banjarsari, Tanggulangin, yang minim pendaftar karena sekolahnya terdampak banjir. "Bayangkan, cuma 10 siswa yang daftar karena orang tua khawatir. Ini harusnya jadi alarm serius bagi Pemkab," tambahnya.
Janji 100 Ribu Lapangan Kerja Dinilai Sekadar Jargon
Program unggulan bupati menciptakan 100 ribu lapangan kerja juga jadi sorotan tajam. Menurut Adam, tidak ada data jelas berapa yang sudah diciptakan dan dari sektor mana saja.
"Programnya bagus, tapi kalau tanpa indikator dan laporan berkala ke publik, ya cuma jadi slogan politik. Pengangguran kita justru masih tinggi di angka 6,49 persen, tertinggi di Jatim," ungkapnya.
Tujuh Parpol Tergabung Koalisi Sidoarjo Maju Soroti Banyaknya Masalah APBD 2024 di Kabupaten Sidoarjo
Infrastruktur Pendidikan Buruk, Pungutan Sekolah Marak.
Koalisi Sidoarjo Maju juga mencatat adanya maraknya pungutan di SD dan SMP negeri dengan dalih kesepakatan komite. Infrastruktur sekolah juga dinilai memprihatinkan, banyak bangunan rusak dan kekurangan ruang kelas.
"Anggaran pendidikan itu lebih dari 20 persen APBD. Harusnya cukup untuk operasional sekolah tanpa pungutan ke orang tua. Faktanya, anggaran lebih banyak habis buat belanja rutin, bukan perbaikan sekolah," tegas Adam.
Temuan BPK dan Jalan Rusak Jadi Bukti Lemahnya Pengawasan. Tak kalah serius, Koalisi menyoroti temuan BPK RI terkait kesalahan penganggaran di 27 OPD. Ini dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan kultur birokrasi yang belum akuntabel.
"Ini bukan soal teknis, tapi soal integritas dan profesionalisme birokrasi. Harus ada evaluasi serius terhadap pejabat terkait," ujarnya.
Kondisi jalan juga tak luput dari kritik. Adam menyebut masih ada 445 titik jalan rusak di berbagai kecamatan. "Ada perbaikan, tapi tambal sulam. Drainasenya juga tidak dibenahi, jadi kerusakan akan terus terulang."
Dengan berbagai catatan itu, Adam menegaskan Fraksi Golkar dan Koalisi Sidoarjo Maju menolak menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
"Ini bentuk tanggung jawab politik kami. APBD harus berpihak pada rakyat, bukan hanya formalitas laporan anggaran," pungkasnya.( Cak Met
إرسال تعليق