 |
| Foto.wakil Ketua Komisi B Kusumo Adi Nugroho Dari Fraksi PDIP |
Sidoarjo, Inspirasiglobal.net - Dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda)rencana jangka panjang menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, fraksi pdi perjuangan Sidoarjo menyikapinya dengan tegas dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, di ruang rapat paripurna DPRD, selasa (1/7).
Dalam penyampaian pandangan umum fraksi pdi perjuangan secara tegas menyoroti beberapa masalah penting, termasuk yang berkaitan dengan penanganan banjir dan alokasi bantuan keuangan khusus (BKK) sebesar Rp.500 juta buat tiap desa.
Rapat paripurna kedua masa persidangan ketiga tahun 2025 dipimpin oleh ketua DPRD kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih serta dihadiri 38 anggota DPRD kabupaten Sidoarjo.
Dalam suasana sidang paripurna berlangsung dengan suasana yang sempat meninggi karena Fraksi-fraksi yang diantaranya PDIP, PKB dan Golkar menyampaikan kritik dan saran yang cukup tajam untuk perbaikan teknis dan implementasi RPJMD di lapangan.
Juru bicara dari Fraksi PDIP, Kusumo Adi Nugroho secara tegas mempertanyakan strategi untuk penanganan banjir dan pemerataan BKK.
"renstra banjir lima tahun kedepan tidak jelas . kemudian tentang BKK Rp.500 juta per desa, dasar pertimbangannya apa dibagi rata,"ujarnya.
Slogan Sidoarjo membangun sangat menarik tetapi rencana strategis (Renstra) terkait peta jalan, dan perencanaan normalisasi sungai 5 tahun kedepan harusnya disampaikan ke DPRD. Tapi dalam RPJMD kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029, belum disebutkan rencana induk(masterplan) dalam penanganan banjir," jelas Kusumo.
Dokumen RPJMD kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan, dengan target utama pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Namun fraksi PDIP mengusulkan agar target itu harus diimbangi dengan strategi yang jelas dan terukur, utamanya dalam mengatasi isu-isu fundamental sebagai contoh penanganan banjir karena fraksi PDIP sangat khawatir atas rencana penanganan masalah banjir yang saat ini menjadi musibah bagi Masyarakat Sidoarjo seperti di daerah Tanggulangin, Porong dan waru dan meminta transparan mengenai dasar pemerataan BKK tanpa memperhatikan kebutuhan kondisi masing-masing desa," akhirnya.
namun ketua DPRD kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih menjelaskan singkat jika RPJMD bukan cuma dokumen administratif tapi wujud sinergi dan kebersamaan antara pemerintah daerah kabupaten sidoarjo, DPRD dan masyarakat guna membangun Kabupaten Sidoarjo bersama-sama.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melalui berbagai tahap strategis dalam menyusun RPJMD yang di mulai mengadakan musrenbang bulan April 2025 lalu, penyampaian nota penjelasan oleh Bupati pada bulan Mei 2025 sampai konsultasi publik.
Rapat paripurna dihadiri oleh unsur forkopimda Sidoarjo, Sekda, BNNK, TNI-polri, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, Ketua KPU dan Bawaslu Sidoarjo, MUI, akademisi, pimpinan partai politik, media dan LSM.
Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo sempat meninggi karena sikap kritis dari fraksi PDIP yang ingin menunjukkan komitmen dalam mengawal pembangunan akuntabel dan berpihak untuk kepentingan masyarakat Sidoarjo. (ida/ met)
إرسال تعليق