Dengar Pendapat DPRD Sidoarjo Dengan Kepala Desa, Untuk Netralitas Dalam Pilkada 2024.

 

Foto Pimpinan Dewan Beserta Kepala Desa Dan Instansi Terkait

Sidoarjo .inspirasiglobal net - Dengar Pendapat DPRD Sidoarjo dengan kepala desa dan Instansi terkait, dalam konteks pemilihan umum (Pibub) 2024 bertujuan untuk memastikan netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat desa. 

Menekankan bahwa kepala desa harus menjaga netralitas dalam mendukung kandidat agar tidak memengaruhi pemilih. Untuk Mendorong pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih memahami proses pemilu dan hak suara mereka.

Dengan menggali cara untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan desa untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemilu. Dan  mencegah konflik atau ketegangan di masyarakat selama masa kampanye.

Acara  digelar di ruang pertemuan lantai Dua dipimpin langsung oleh ketua DPRD Sidoarjo H.Abdillah Nasih,  didampingi Warih Andono SH dan Suyarno SH selaku wakil ketua DPRD Sidoarjo, serta H.Rizza Ali Faizin ketua komisi A DPRD Sidoarjo. Kamis,(31/10/2024).

Dalam sambutan pembukanya,H.Abdillah Nasih ketua dewan memberikan penekanan tentang kondisi Pilkada Sidoarjo saat ini yang menampilkan fa Dua Paslon, yang tentu saja bisa menimbulkan kondisi rawan gesekan di tingkat pendukung di bawah.atau Desa.

Dua paslon, memang lebih bisa membuat kemungkinan adanya gesekan di akar pendukung ketimbang Cakada lebih dari dua pasang. 

Dan adanya kemungkinan ini, membuat Ketua DPRD tidak ingin benar benar terjadi gesekan di bawah kata Abdillah Nasih.

Kabupaten Sidoarjo selama pelaksanaan Pilkada sebelumnya, terbukti menjadi daerah paling kondusif dan menjadi Kabupaten percontohan.Karenanya ketua dewan berharap, nilai positif itu harus tetap melekat di Sidoarjo, pada pelaksanaan Pilkada 2024 ini. “Kita jaga bersama, agar Sidoarjo tetap menjadi wilayah yang kondusif,”.

 H. Rizza Ketua Komisi A.DPRD Sidoarjo  mengatakan bahwa acara dengar pendapat dengan beberapa pihak di ruang rapat DPRD Sidoarjo itu memang harus dilakukan agar Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Sidoarjo bisa berjalan aman dan kondusif..

“Apalagi dalam Pilbup Sidoarjo,kali ini, hanya ada 2 pasangan calon (paslon, ) yang dimungkinkan rentan terhadap gesekan antara kedua pendukungnya,” kata Rizza.

Ditambahkan oleh Riza bahwa hearing ini merupakan upaya antisipatif dari para wakil rakyat untuk saling mengingatkan agar ASN, Kades maupun perangkat desa agar tidak terjebak dalam aksi dukung mendukung terhadap salah satu paslon.

Sebab ada konsekuensi hukum yang harus diterima para penyelenggara negara tersebut, apabila mereka terlibat secara langsung di dalam perhelatan politik 5 tahunan ini.

“Kami berharap agar Pilkada berjalan sesuai dengan regulasi. Semua pihak dapat mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada agar Pilkada berjalan dengan kondusif. Serta menghasilkan pemimpin yang bisa diterima oleh masyarakat Sidoarjo,” tambahnya. ( Met).