Sidoarjo - Ratusan kepala desa dan pengurus Bumdes di gembleng dalam workshop yang di selenggarakan BPKP yang menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkab Sidoarjo terkait Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Sidoarjo, dengan tema “Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Ekslusif dan Berkelanjutan."
Bertempat di Pendopo Kabupaten Sidoarjo kegiatan yang dihadiri ratusan kepala desa dan pimpinan BUMDES yang tersebar di 6 kecamatan yakni, Kecamatan Tulangan, Krembung, prambon, Balongbendo,taman dan waru.
Kegiatan ini, semakin menarik para peserta pasalnya di hadiri Narasumber Indah Kurnia (Anggota Komisi XI DPR RI), Jumat, (17/5).
Kegiatan dilaksanakan secara panel dan terbagi tiga sesi nara sumber dalam workshop tersebut.
Sesi pertama diawali oleh Indah Kurnia anggota Komisi XI DPR RI ( yang mengucapkan penambahan jabatan selama dua tahun sehingga peluang mewujudkan pencapai misi visinya para Kades untuk menyiapkan BUMDESnya secara efesien dalam pengelolaan keuangan desa.
Materi tentang peran pengawasan juga kemitraan DPR-RI dengan stake holder terkait keuangan, "bagaimana cara Pemdes maupun Bumdes mengelolah keuangan dengan bijak" ucapnya.
Selain itu pengawasan DPR-RI terhadap Undang-undang, APBN dan kebijakan terkait Pemerintahan Desa, merupakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPR-RI terhadap jalannya pemerintahan dan bagian dari mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahaan demi tercapainya Good and Clean Governance.
Sesi selanjutnya pemaparan dari Kemendes fokus pemeriksaan keuangan desa, terkait perumusan kebijakan desa yang di sampaikan oleh Drs Adityawarman Darudono yang juga Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
Dalam kesempatan tersebut Adityawarman menyampaikan beberapa hal pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan peran BUMDESnya.
" Ada tiga hal penting yang harus di pahami oleh Pemdes dan Bumbesnya demi kemajuan desa , diantaranya terkait Arah kebijakan dan proyeksi kebijakan pengetatan ekonomi dan investasi desa." Ujarnya.
Selanjutnya oleh Adityawarman di paparkan bagaimana setrategi kebijakan dan pengembangan percepatan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan 2025. - 2029 dalam mencapai visi perdesaan.(Met/Han).
إرسال تعليق